Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1997 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 :
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 83, 1997 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3712)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1997
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1995/96
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus
anggaran negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996 perlu
ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang
Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische
Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3588);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3625);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN
ANGGARAN 1995/96.
Pasal 1
(1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar Rp82.022.692.262.528
(delapan puluh dua triliun dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh
dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri dari:
a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp73.013.891.813.047 (tujuh puluh tiga triliun tiga belas miliar
delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat puluh tujuh rupiah);
b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp9.008.800.449 481 (sembilan triliun delapan miliar delapan
ratus juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
(2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp73.013.891.813.047 (tujuh puluh tiga triliun tiga belas miliar
delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
a. Penerimaan pajak sebesar Rp48.686.292.660.915 (empat puluh delapan triliun enam ratus delapan
puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima
belas rupiah);
b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp16.542.298.354.653 (enam belas triliun
lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu
enam ratus lima puluh tiga rupiah);
c. Penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp7.785.300.797.479 (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh
lima miliar tiga ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(3) Rincian pendapatn negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti
tersebut pada penjelasan pasal ini.
Pasal 2
(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar Rp79.215.691.777.857 (tujuh puluh
sembilan triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh
tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
a. Pengeluaran rutin sebesar Rp50.435.006.650.187 (lima puluh triliun empat ratus tiga puluh lima miliar
enam juta enam ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dirinci menurut sektor:
01 SEKTOR INDUSTRI Rp48.488.465.684
02 SEKTOR PERTANIAN
DAN KEHUTANAN Rp178.886.687.840
03 SEKTOR PENGAIRAN Rp23.582.615.694
04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp103.936.213.159
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI Rp28.166.471.392.261
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp218.559.836.970
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI Rp103.371.377.457
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI Rp20.633.946.232
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI Rp8.353.111.198.915
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG Rp150.590.435.459
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA Rp3.102.571.309.788
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA Rp207.617.313.809
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA Rp436.065.271.217
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN Rp10.713.400.880
15 SEKTOR AGAMA Rp863.299.786.937
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI Rp260.384.786.258
17 SEKTOR HUKUM Rp490.141.276.116
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN Rp2.303.623.187.716
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp923.091.629.995
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN Rp4.469.866.517.800
b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp28.780.685.127.670 (dua puluh delapan triliun tujuh ratus
delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh
puluh rupiah) dirinci menurut sektor:
01 SEKTOR INDUSTRI Rp805.316.352.978
02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN Rp890.981.117.387
03 SEKTOR PENGAIRAN Rp1.897.035.611.915
04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp139.254.676.609
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI Rp912.411.591.452
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp5.382.628.459.887
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI Rp3.111.497.593.675
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI Rp458.204.623.115
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI Rp6.187.566.222.622
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG Rp439.001.025.354
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA Rp3.130.382.267.391
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA Rp265.578.407.620
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA Rp987.064.029.120
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN Rp1.037.637.402.881
15 SEKTOR AGAMA Rp238.419.554.100
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI Rp431.626.300.091
17 SEKTOR HUKUM Rp117.350.156.864
18 SEKTOR APARTUR NEGARA DAN
PENGAWASAN Rp624.032.324.444
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp130.645.827.545
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN Rp1.594.051.582.620
(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tersebut pada
penjelasan pasal ini.
Pasal 3
Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar
Rp2.807.000.484.671 (dua triliun delapan ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat ribu enam
ratus tujuh puluh satu rupiah).
Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
MOERDIONO
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 3712 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 83)
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1997
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1995/96
UMUM
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1995
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96. Perhitungan Anggaran ini
merupakan tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan
pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam
Garis-garis Besar Haluan Negara.
Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih
sebesar Rp2.807.000.484.671 (dua triliun delapan ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat
ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1994/95 sebesar Rp3.800.681.311.750 (tiga triliun
delapan ratus miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah).
Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1995/96 menjadi sebesar Rp6.607.681.796.421
(enam triliun enam ratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam
ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Jumlah SAL kumulatif tersebut sudah termasuk Cadangan
Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar
rupiah).
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
a. Cukup jelas
b. seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut:
RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah)
Penerimaan pajak 48.686.292.660.915
0110 Pajak penghasilan (Pph) 21.012.029.564.398
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN) 18.519.409.106.064
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 1.893.933.497.911
0210 Penerimaan bea masuk 3.029.408.339.443
0220 Penerimaan cukai 3.592.648.372.351
0230 Penerimaan pajak ekspor/pungutan
ekspor 186.068.615.463
0240 Bea meterai 329.128.446.094
0250 Bea lelang 123.666.719.191
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan
gas alam 16.542.298.354.653
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas
alam 16.054.714.886.653
0320 Penerimaan laba bersih minyak
(LBM) 487.583.468.000
Penerimaan bukan pajak 7.785.300.797.479
0410 Penerimaan pendidikan 49.866.785.752
0411 Uang pendidikan 46.772.116.792
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat,
akhir pendidikan 1.768.566.282
0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek 1.084.477
0419 Penerimaan pendidikan lainnya 1.325.018.201
0480 Penerimaan pendidikan swadana 277.340.784.884
0481 Penerimaan pendidikan swadana 277.340.784.884
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan 24.192.438.860
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 817.707.614
0512 Penjualan hasil peternakan 973.238.268
0513 Penjualan hasil perikanan 350.213.812
0514 Penjualan hasil sitaan 8.546.650.824
0515 Penjualan obat-obatan, dan hasil
farmasi 38.454.476
0516 Penjualan penerbitan, film, dan
hasil cetakan lainnya 277.221.337
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 10.225.524.552
0519 Penjualan lainnya 2.963.427.977
0520 Penjualan aset tetap 30.857.837.488
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan
dan tanah 10.872.924.252
0522 Penjualan kendaraan bermotor 1.526.594.513
0523 Penjualan sewa beli 15.919.140.505
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih,
rusak, dihapuskan 2.539.178.218
0530 Penerimaan sewa 13.086.498.044
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri 4.620.601.243
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang 2.475.937.267
0533 Sewa benda-benda bergerak 4.724.170.478
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 1.265.789.056
0540 Penerimaan jasa I 480.074.180.175
0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi
kesehatan lainnya 7.192.439.351
0542 Penerimaan tempat hiburan, taman,
museum 204.378.702
0543 Penerimaan surat keterangan, visa
paspor dan SIM, STNK, BPKB 106.160.243.618
0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran
tanah 92.466.195.335
0545 Pemberian hak dan perijinan 203.925.517.912
0546 Penerimaan sensor, karantina,
pengawasan, pemeriksaan 7.421.804.186
0547 Penerimaan jasa tenaga kerja, jasa
pekerjaan 36.754.155.076
0548 Penerimaan jasa kantor urusan agama 4.781.261.210
0549 Penerimaan jasa bandar udara dan
pelabuhan 21.168.184.785
0550 Penerimaan jasa II 248.340.488.049
0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan
(jasa giro) 39.557.911.096
0552 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil
laut, royalti dan denda 149.530.402.420
0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir
miskin 2.721.627.881
0554 Penerimaan jasa kantor catatan sipil 10.363.416.396
0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak
dengan surat paksa 809.445.645
0556 Penerimaan uang pewarganegaraan 1.133.486.950
0559 Penerimaan jasa lainnya 44.224.197.661
0560 Penerimaan rutin dari luar negeri 24.411.279.670
0561 Bea visa dan paspor --
0562 Bea konsuler --
0563 Bea maritim --
0564 Bea pemeriksaan --
0565 Bea legalisasi dan pembuatan surat
keterangan --
0566 Bea legalisasi surat-surat perdagangan --
0569 Penerimaan rutin lainnya dari
luar negeri 24.411.279.670
0580 Penerimaan penjualan, sewa dan
jasa swadana 287.983.603.762
0581 Penerimaan penjualan swadana 2.554.683.493
0582 Penerimaan sewa swadana 4.610.244.007
0583 Penerimaan jasa swadana tidak jelas
0614 Hasil denda, denda tilang dan
sebagainya 27.544.009.901
0615 Ongkos perkara 1.635.358.847
0619 Kejaksaan dan peradilan lainnya 4.534.557.774
0710 Penerimaan dari investasi 5.410.147.627.981
0711 Bagian laba dari BUMN 1.603.937.956.343
0712 Penjualan investasi permanen 1.673.825.990.037
0713 Pelunasan piutang (penerimaan
kembali pinjaman) 2.132.383.681.601
0810 Penerimaan kembali belanja tahun
anggaran berjalan 46.205.428.869
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai
pusat 8.848.930.638
0812 Penerimaan kembali belanja pegawai
daerah otonom 13.916.049.990
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun 14.676.377.768
0814 Penerimaan kembali belanja rutin
lainnya 3.382.867.990
0815 Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah lainnya 5.381.202.483
0820 Penerimaan kembali belanja tahun
anggaran yang lalu 24.019.043.750
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai
pusat 7.304.653.903
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai
daerah otonom 1.443.616.662
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun 3.866.816.244
0824 Penerimaan kembali belanja rutin
lainnya 2.818.089.695
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah lainnya 8.585.867.246
0880 Penerimaan lain-lain swadana 17.540.732.659
0881 Penerimaan lain-lain swadana 17.540.732.659
0890 Penerimaan lain-lain 816.854.035.612
0891 Penerimaan kembali persekot, uang
muka gaji 1.139.927.412
0892 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan 9.479.027.669
0893 Penerimaan kembali ganti rugi 5.856.034.297
0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa
lebih subsidi gaji PNS daerah otonom
berdasarkan SPM nihil KPKN 476.177.824.652
0899 Penerimaan anggaran lainnya 324.201.221.582
JUMLAH 73.013.891.813.047
RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah)
0910 Bantuan Program --
0920 Bantuan Proyek 9.008.800.449.481
JUMLAH 9.008.800.449.481
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (21)
Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:
RINCIAN PENGELUARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 48.488.465.684
Jumlah Sektor Industri 48.488.465.684
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 104.157.459.246
02.2 Subsektor Kehutanan 74.729.228.594
Jumlah Sektor Pertanian dan
Kehutanan 178.886.687.840
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 13.299.767.572
03.2 Subsektor Irigasi 10.282.848.122
Jumlah Sektor Pengairan 23.582.615.694
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 103.936.213.159
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 103.936.213.159
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 47.254.780.807
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 19.404.238.805
05.4 Subsektor Keuangan 28.025.972.381.961
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 73.839.990.688
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan
Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi 28.166.471.392.261
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 16.268.301.611
06.2 Subsektor Transportasi Darat 16.184.936.418
06.3 Subsektor Transportasi Laut 114.310.910.888
06.4 Subsektor Transportasi Udara 39.983.690.177
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian
dan Penyelamatan (SAR) 31.811.997.876
Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi
dan Geofisika 218.559.836.970
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 100.244.780.934
07.2 Subsektor Energi 3.126.596.523
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 103.371.377.457
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata 11.059.530.094
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 9.574.416.138
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi 20.633.946.232
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 8.301.977.950.386
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan 51.133.248.529
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi 8.353.111.198.915
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 4.283.940.124
10.2 Subsektor Tata Ruang 146.306.495.335
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang 150.590.435.459
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 2.832.062.672.152
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan 200.924.728.755
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 61.895.645.786
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 7.688.263.095
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 3.102.571.309.788
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana 207.617.313.809
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera 207.617.313.809
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 74.964.937.842
13.2 Subsektor Kesehatan 361.100.333.375
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan Peranan Wanita, Anak
dan Remaja 436.065.271.217
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 8.874.857.300
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 2.838.543.580
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 10.713.400.880
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 133.841.394.346
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 729.458.392.591
Jumlah Sektor Agama 863.299.786.937
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar 176.862.749.858
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 21.970.929.672
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 1.082.633.172
16.6 Subsektor Informasi dan Statistik 60.468.473.556
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi 260.384.786.258
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 420.474.476.000
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 69.666.800.116
Jumlah Sektor Hukum 490.141.276.116
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 2.135.632.940.726
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan 167.990.246.990
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan 2.303.623.187.716
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 54.856.640.563
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 635.909.565.770
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa 232.325.423.662
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar
Negeri, Penerangan, Komunikasi dan
Media Massa 923.091.629.995
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.2 Subsektor ABRI 4.233.569.686.800
20.3 Subsektor Pendukung 236.296.831.000
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 4.469.866.517.800
JUMLAH 50.435.006.650.187
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 619.452.353.248
Jumlah Sektor Industri 619.452.353.248
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 670.426.510.765
02.2 Subsektor Kehutanan 6.360.053.938
Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan 676.786.564.703
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 366.683.179.367
03.2 Subsektor Irigasi 748.727.628.321
Jumlah Sektor Pengairan 1.115.410.807.688
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 121.602.436.124
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 121.602.436.124
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 18.308.731.377
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 33.898.280.415
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 366.719.194.996
05.4 Subsektor Keuangan 2.088.154.031
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 184.286.192.915
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan
Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi 605.300.553.734
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 3.027.540.754.644
06.2 Subsektor Transportasi Darat 262.933.058.380
06.3 Subsektor Transportasi Laut 198.693.201.179
06.4 Subsektor Transportasi Udara 176.147.306.603
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 13.099.339.950
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi dan Geofisika 3.678.413.660.756
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 33.965.391.625
07.2 Subsektor Energi 791.053.791.466
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 825.019.183.091
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata 37.696.578.484
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 31.231.580.341
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi 68.928.158.825
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 4.895.562.418.500
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan 851.774.748.985
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah
dan Transmigrasi 5.747.337.167.485
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 205.476.063.441
10.2 Subsektor Tata Ruang 51.003.663.797
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup
dan Tata Ruang 256.479.727.238
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 2.245.384.949.022
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan 112.335.628.033
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa 57.537.385.215
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 35.686.970.287
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 2.450.944.932.557
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana 234.293.734.671
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera 234.293.734.671
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 73.535.123.450
13.2 Subsektor Kesehatan 742.716.172.977
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja 9.028.500.992
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja 825.279.797.419
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 433.231.038.909
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 35.917.600.735
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 469.148.639.644
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 78.468.075.765
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 115.649.600.210
Jumlah Sektor Agama 194.117.675.975
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 147.025.694.309
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar 28.877.520.741
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana
dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 60.133.063.355
16.4 Subsektor Kelautan 37.592.584.863
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 14.864.839.793
16.6 Subsektor Informasi dan Statistik 107.971.390.069
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan
dan telnologi 396.465.093.130
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 10.583.094.234
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 32.773.803.712
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 73.854.898.918
Jumlah Sektor Hukum 17.211.796.864
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 479.551.463.711
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan 48.981.211.540
Jumlah Sektor Apartur Negara
dan Pengawasan 582.532.675.251
19. SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 5.127.816.494
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 3.490.214.122
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa 73.545.111.965
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar
Negeri, Penerangan, Komunikasi dan
Media Massa 82.163.142.581
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat 2.425.000.000
20.2 Subsektor ABRI 691.995.677.205
20.3 Subsektor Pendukung 64.575.900.000
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 758.996.577.205
JUMLAH 19.771.884.678.189
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 185.863.999.730
Jumlah Sektor Industri 185.863.999.730
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 210.444.914.054
02.2 Subsektor Kehutanan 3.749.638.630
Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan 214.194.552.684
Tidak jelas
Jumlah Sektor Pengairan Tidak jelas
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 17.652.240.485
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 17.652.240.485
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri --
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 4.425.411.989
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 65.488.877.312
05.4 Subsektor Keuangan 4.530.784.181
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 232.665.964.236
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan
Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi 307.111.037.718
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 986.299.113.595
06.2 Subsektor Transportasi Darat 354.644.692.673
06.3 Subsektor Transportasi Laut 272.430.119.556
06.4 Subsektor Transportasi Udara 85.007.816.123
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 5.833.057.184
Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi
dan Geofisika 1.704.214.799.131
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 3.907.909.000
07.2 Subsektor Energi 2.282.570.501.584
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 2.286.478.410.584
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata --
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 389.276.464.290
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi 389.276.464.290
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 352.024.733.309
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan 88.204.321.828
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah
dan Transmigrasi 440.229.055.137
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 152.530.862.633
10.2 Subsektor Tata Ruang 29.990.435.483
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup
dan Tata Ruang 182.521.298.116
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 611.783.079.900
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan 67.591.792.674
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa 62.462.260
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 35.686.970.287
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 679.437.334.834
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana 31.284.672.949
Jumlah Sektor kependudukan dan
Keluarga Sejahtera 31.284.672.949
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 10.677.486.648
13.2 Subsektor Kesehatan 151.106.745.053
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan
Remaja --
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan Peranan Wanita, Anak
dan Remaja 161.784.231.701
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 560.117.837.936
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 8.370.925.301
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 568.488.763.237
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 8.884.994.561
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 35.416.883.564
Jumlah Sektor Agama 44.301.878.125
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 12.273.675.457
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar 14.886.820.033
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 941.725.966
16.4 Subsektor Kelautan 6.585.024.888
16.5 Subsektor Kedirgantaraan --
16.6 Subsektor Informasi dan Statistik 473.960.617
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 35.161.206.961
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 138.360.000
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum --
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum --
Jumlah Sektor Hukum 138.360.000
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 92.330.356.279
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan 3.169.292.914
Jumlah Sektor Aparatur Negara
dan Pengawasan 95.499.649.193
19. SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 8.194.676.255
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri --
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa 40.288.008.709
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar
Negeri, Penerangan, Komunikasi dan
Media Massa 48.482.684.864
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat --
20.2 Subsektor ABRI 835.055.005.415
20.3 Subsektor Pendukung --
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 835.055.005.415
JUMLAH 9.008.800.449.481
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perhitungan_anggaran_negara_tahun_anggaran_1995/9_30.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru (2)
Cara menghitung anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan 1995.
source : carapediadotcom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar